RAKYAT.NET, Jakarta – Hari ini, Kamis, 15 Maret 2018, Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 secara otomatis sah dilaksanakan walaupun tidak ditandatangani Presiden.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, UU MD3 mulai berlaku pada Rabu, 14 Maret kemarin. Namun, UU MD3 baru mulai diterapkan pada Rabu tengah malam atau mulai pukul 00.00 WIB dan pihaknya telah mempersiapkan penomoran untuk UU tersebut.

“Sudah ada kita siapkan nomor-nomor. Nanti by law by constitution akan sah menjadi undang-undang. Baru diundangkan nomornya di lembaran negara. Ya besok pagi sudah langsung,” kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Maret 2018.

Jika masih ada pihak yang menentang UU MD3 yang dianggap mengurangi nilai demokrasi, Yasonna mempersilakan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi mengenai pasal-pasal di UU MD3 ke lembaga pimpinan Arief Hidayat itu.

“Karena kalau pakai perppu ongkos politiknya mahal, ujung-ujungnya sama memperbaiki tiga pasal yang tidak sesuai. Tapi kami meyakini publik bisa lakukan uji materi. Sesudah berlaku kita serahkan kepada MK,” ucap dia beberapa hari lalu.

Sementara itu, Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk tidak menandatangani UU tersebut. Apalagi, tidak ditandatangani pun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sadar UU MD3 akan tetap berlaku.

Sumber: liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here