RAKYAT.NET, Jakarta – Uang muka kepemilikan rumah masih dinilai terlalu tinggi bagi sebagian lapisan masyarakat. Sehingga masih banyak rakyat Indonesia tidak berkesempatan memiliki rumah pribadi.

Dilansir dari detik.com, Bank Indonesia (BI) berencana merelaksasi aturan loan to value (LTV) spasial untuk properti. LTV adalah nilai kredit atau jumlah pembiayaan yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan atau agunan berupa properti.

Saat ini LTV bagi rumah pertama tercatat 85%, artinya DP yang harus dibayarkan sebesar 15% dari harga rumah. Sedangkan DP KPR rumah kedua dan rumah ketiga masing-masing 20% dan 25%.

Menurut Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, pelonggaran LTV dalam KPR bukan menjadi soal utama. Dalam hal ini, persoalan daya beli masyarakat dan harga rumah yang terjangkau juga menjadi faktor penting mendongkrak kredit pemilikan rumah (KPR).

“Sebenarnya LTV bukan menjadi kendala utama. Kendala utama adalag kemampuan daya beli dan harga,” kata Soelaeman di sela Musda DPD REI DKI Jakarta di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2017).

Masyarakat cenderung menginginkan rumah yang terjangkau namun memiliki akses yang mudah ke tempat kerja atau ke pusat kota.

Soelaeman menjelaskan untuk menurunkan porsi DP KPR, harus dipertimbangkan secara matang. Sebab jika uang muka KPR turun, maka cicilan KPR ke depan akan terbebani dengan bunga.

Untuk menggenjot permintaan KPR, diperlukan proses administrasi yang mudah dan tidak memakan waktu lama. Sehingga lebih banyak orang yang tertarik mengambil KPR.

Sumber: detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here