RAKYAT.NET, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang merumuskan penerapan electronic road pricing (ERP) atau sistem berbayar bagi kendaraan roda empat di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Ini merupakan bagian rencana dari solusi mengentaskan kemacetan yang sudah disusun sejak tahun 2017 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dedi Taufik menyatakan belum bisa merinci bagaimana besaran bayarannya. Namun, pihaknya sedang melakukan studi untuk di Margonda, Depok harus berbayar.

“Kemacetan Ibu Kota harus ada solusi. Ini sedang dikaji, agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik,” katanya.

Alasan studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda karena dari pertimbangan kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Kebijakan ini pun dilakukan kajian untuk diterapkan di daerah Bekasi.

Rencananya, studi dilakukan rampung di tahun ini termasuk kajian tentang bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak bisa langsung diterapkan meski studi yang dilakukan bisa rampung cepat.

“Hal ini membutuhkan kesiapan moda transportasi massal agar pengendara terlayani,” katanya.

Apalagi proyek kereta ringan Jakarta-Bekasi, Bogor-Depok juga belum tuntas dan sarana parkir yang luas belum ada.

“Sekarang harus bersamaan, kalau dengan berbayar, pranatanya harus disiapkan. DKI juga kan begitu, mereka menyiapkan pula pranata seperti bus rapid transit hingga LRT-nya, memang tidak bisa diterapkan cepat,” katanya.

Lebih lanjut, penerapan sistem ERP lebih layak ditempatkan di wilayah Jabar dibanding di pintu masuk DKI. Dedi menilai beban jalan provinsi yang dilalui oleh kendaraan arah DKI jauh lebih tinggi sekaligus rata-rata kendaraan tersebut pajaknya sudah masuk ke DKI.

“Kalau di Depok Bekasi berbayar otomatis langsung pindah moda,” katanya.

Dedi menghitung dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. Jumlah itu akan kembali dihitung berapa jumlah kendaraan pribadi.

“Setelah dikaji dari sana, maka nantinya harus dilakukan sistem jalan berbayar yang melintas sebelum ke Ibu Kota,” tambahnya.

Sumber: merdeka.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here