RAKYAT.NET, Jakarta – Verifikasi penetapan tarif interkoneksi seluler oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai akhir tahun 2018 lalu. Selanjutnya tengah dikaji Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Terkesan ada proses regulasi dan proses politis yang harus diolah karena saling terkait. Regulasi memang dari Pak Menteri, tetapi rekomendasi DPR juga wajib dipertimbangkan. Salah satu pertimbangan penetapan tarif interkoneksi berkenaan dengan keberlangsungan industri. Apakah angka itu sudah tepat diberlakukan dan menunjang industri telekomunikasi yang sehat dan sustainable.

Selain itu, harus dipertimbangkan pula dampaknya bagi masyarakat luas. Apakah biaya interkoneksi itu nantinya akan berpengaruh terhadap meningkat atau menurunnya tarif pungut per menit pelanggan lintas operator.

Saat ini biaya interkoneksi masih memakai hitungan lama yakni Rp 250. Hasil hitungan BPKP memang belum diumbar, tetapi mekanismenya asimetris.

Dengan asimetris, perhitungan tarif interkoneksi akan berdasarkan pada biaya atas kerja keras operator membangun jaringan dan efisiensi operator (cost based).

Sumber: kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here