Merdeka.com – Pengamat Perumahan, Sulis Usdok menyarankan pemerintah Jokowi-JK untuk membangun rumah murah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu pemerintah dan pelaku usaha diminta untuk membentuk ekosistem perumahan yang mampu memberdayakan MBR.

“Pendekatan ekosistem perumahan memerlukan pendekatan yang holistik dan sangat komplek. Perlu perhatian khusus dari pelaku usaha dan dukungan dari pemerintah,” ujar Sulis di Jakarta, Selasa (9/5).

Sulis mengatakan, mendorong percepatan rumah murah bagi MBR adalah spirit yang baik dan seharusnya ditanamkan bagi semua stakeholder. Namun permasalahannya apakah para stakeholder memahami esensi siapa itu MBR? Apakah MBR diperlakukan sebagai objek atau subjek dalam pemenuhan rumah. “Inilah masalahnya konsep memandang MBR apa yang dibutuhkan dan apa yang dipikirkan mereka,” jelasnya.

Secara integratif kolaborasi antara pemerintah (sebagai pembuat kebijakan), perbankan sebagai lembaga mediasi dan pengembang selaku penyedia perumahan haruslah selalu berorientasi pada kebutuhan MBR. Bila MBR menjadi sentral perhatian terhadap pemenuhan perumahan murah tentunya harus dipikirkan proses yang berkelanjutan atas kondisi MBR sebelum maupun sesudah mendapatkan rumah murah.

“Bagaimana kebutuhan dasar MBR terpenuhi, misalnya kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan pendapatan dalam perjalanan hidupnya. Misalnya peranan isteri yang di rumah dapat di empowering dengan kegiatan tertentu secara komunitas,” katanya.

Jika ekosistem perumahan ini bisa diwujudkan maka dampaknya akan sangat signifikan. Di antaranya penambahan penghasilan yang akan mengurangi risiko kredit, peningkatan kualitas hidup, penambahan nilai lokasi dan kegiatan ekonomi di lingkungan perusahaan akan tercipta.

“Nilai tambah dari implementasi ekosistem ini sangat dahsyat sebagai fundamental ekonomi dan sosial bagi MBR,” katanya.

Dalam pandangan Sulis, konsep ekosistem perumahan sangat mungkin di implementasikan di daerah industri atau sentra kegiatan ekonomi lainnya. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi yakni pengembang dan pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan yang dapat mendukung implementasi pengembangan ekosistem perumahan.

“Kalau soal pendanaan bukan isu utama yang harus dikhawatirkan. Ada program Tapera yang bisa dimanfaatkan juga pendanaan dari internasional serta partisipasi dari para pengembang,” pungkas Sulis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here