Secara Teknis, Jakarta memang tidak layak menjadi hunian bagi warga berpenduduk belasan juta jiwa. Kota yang sehat seharusnya mampu menyediakan air bersih, pengolahan air limbah dan sampah, alat transportasi, jalan raya, pemukiman sehat dan sarana/prasarana penting lainnya yang layak bagi seluruh warganya.

Jakarta adalah dataran rendah yang dialiri oleh tiga belas sungai yang membelah kota ini. Jakarta merupakan kota berpenduduk sangat padat dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sebagian wilayahnya lebih rendah dari permukaan air laut. Banjir, masalah air bersih, disiplin lalulintas yang buruk, polusi, depresi, kriminalitas dan kesulitan transportasi adalah masalah yang dihadapi warga sehari-hari.

Seperti diketahui, PAM DKI hanya mampu memenuhi 35% kebutuhan air bersih bagi warganya, sehingga warga terpaksa memakai air dari dalam tanah. Akibatnya Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah yang cukup tajam. Kawasan Hutan Kota dan lahan hijau yang berfungsi sebagai resapan air juga sangat sedikit. Ketika hujan tiba, air hujan tersebut tidak bisa meresap kedalam tanah. Akibatnya hujan selalu menimbulkan banjir.

Kalau PAM mampu memenuhi 80% air kebutuhan warga, dan setiap bangunan diwajibkan membuat sumur resapan, maka permukaan tanah Jakarta tidak akan mengalami penurunan. Idealnya Jakarta membutuhkan 30% lahan kosong untuk Taman kota atau Hutan kota, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi warga, resapan air hujan dan juga paru-paru kota.
Saat ini Taman kota atau Hutan kota yang tersedia hanya berkisar 4% dari total luas wilayah DKI. Jadi memang sudah seharusnya kawasan hijau ini ditingkatkan setidaknya ke angka 10% Akan tetapi hal ini akan menimbulkan polemik, karena akan ada penggusuran ribuan warga, terutama bagi mereka yang bermukim secara ilegal di Jalur hijau, demi kemaslahatan hidup belasan juta warga Jakarta lainnya.

Wilayah Jakarta itu seharusnya bertambah luas walaupun tanpa reklamasi. Teluk Jakarta menerima ribuan meter kubik sedimen lumpur melalui ketigabelas sungai yang melewati kota tersebut, kemudian membentuk delta yang subur diTeluk Jakarta. Akan tetapi, infiltrasi air laut bersama lumpur tersebut, kemudian mengisi tanah kering kerontang di perut Jakarta. Namun, jumlah air asin yang masuk kedalam tanah tersebut tidak sebanding dengan jumlah air yang ditarik warga Jakarta dari perut bumi, sehingga terjadilah penurunan permukaan tanah.

Jadi reklamasi memang pilihan yang sangat tepat bagi warga Jakarta untuk suatu pemukiman yang ideal, karena pemukiman baru itu akan mampu memenuhi persyaratan yang layak untuk sebuah pemukiman warga. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah, apakah memang peruntukan reklamasi tersebut untuk kemaslahatan warga dari “kelas Bawah hingga kelas Atas?” kalau memang ya, berarti tidak ada masalah.

Lantas bagaimana penanganan daratan Jakarta agar terhindar dari banjir? Banjir di Jakarta diakibatkan dua hal, yaitu Banjir akibat dari genangan air hujan yang tidak dapat dialirkan dengan cepat ke Saluran pembuangan, dan Banjir kiriman dari daerah Jawa Barat.

80% bangunan di Jakarta tidak mempunyai sumur resapan. Bahkan banyak warga tidak mengenal cara kerja sumur resapan! Ketika hujan turun, air hujan tersebut langsung mengalir ke parit. Kalau hujan deras berkepanjangan, bisa dipastikan parit tidak akan dapat menampung beban air tersebut, apalagi kalau paritnya dipenuhi sampah! Idealnya air hujan tersebut disalurkan terlebih dahulu melalui talang ke sumur resapan didalam tanah.

Kelebihan air dari sumur resapan barulah dialirkan ke parit. Kalau warga juga membuat bak air disamping sumur resapan, maka air dari bak tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan rumah tangga , sehingga tidak perlu memakai air dari sumur bor! Selain menghemat biaya, warga juga turut membantu agar permukaan tanah tidak turun!
Parit yang bersih dan terawat, juga membantu mengurangi banjir. Kalau PAM, Sumur Resapan dan Parit sudah beres, kini tinggal masalah Banjir Kiriman! Banjir kiriman itu seperti, “Persib bertanding melawan Persebaya di Senayan” 100.000 Bobotoh dan Bonek makan nasi bungkus di GBK, lalu “Jakmania” membersihkan sampah mereka! Bolehkah melarang mereka datang ke GBK? Demi perikeadilan dan perikemanusiaan tentu saja tidak boleh! Lantas bagaimana dengan sampah dan pipis mereka?

Ribuan tahun nenek moyang kita mengajarkan agar kehidupan kita tidak jauh dari sungai. Karena sungai merupakan MCK dan tong sampah termurah! Paradigma ini harus diputus! Dalam kasus Jakarta, konsepnya harus dibalik! Sungai adalah “Monster” yang harus ditangani secara bijak, agar ketika “Air di Katulampa naik”, akibatnya tidak akan mencelakakan warga Jakarta!

Konsepnya tentu saja dengan pelebaran, perkuatan dan peninggian tanggul sungai, yang disesuaikan dengan debit banjir maksimal di hulu sungai. Disini ada dua konsep mengenai pemanfaatan sungai tersebut. Konsep pertama, aliran air dari hulu secepatnya dialirkan ke Teluk Jakarta, termasuk dengan sodetan. Konsep kedua, Sungai didesain multi fungsi, berfungsi sebagai sarana transportasi air dan sarana pariwisata warga (seperti di Eropa), tanpa melupakan tujuan semula.

Konsep kedua membutuhkan biaya yang lebih mahal, karena sungai akan lebih lebar, dan dibutuhkan bendungan di hulu dan hilir sungai untuk menjaga permukaan air. Akan tetapi sungai dapat dipakai sebagai sarana transportasi untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Tanggul dapat dipakai menjadi jalur hijau/Taman kota dan sarana rekreasi warga.
Pengendalian banjir memang harus memakai konsep teknis, karena terukur, pasti dan dapat dipertanggung jawabkan! Penanganan masyarakat yang terkena dampak, haruslah ditangani dengan konsep sosial budaya dan hati nurani. Penanganan Jakarta dengan konsep politik samasekali tidak boleh! Politisi dan “anjing kurapnya” itu hanya mempolitisir, menghasut dan memanfaatkan warga demi kepentingan pribadi mereka semata.

Dunia politik terkadang seperti ironi! Puluhan tahun warga dibiarkan menginvasi sungai dan jalur hijau, karena suara mereka diperlukan ketika pilkada! Lingkungan kehidupan mereka sungguh tidak manusiawi. Namun ketika Gubernur merelokasi mereka ketempat yang manusiawi agar tempat yang mereka invasi tadi bermanfaat bagi kemaslahatan hidup jutaan warga Jakarta, anehnya banyak juga yang menuduh kebijakan tersebut tidak manusiawi!

Dalam pandangan kaum “Apartheid” yang menolak relokasi ini, “Memanusiakan” warga Kampung Pulo misalnya adalah perbuatan yang keliru. Mereka adalah warga “Paria” yang sudah terbiasa hidup dalam bahaya. Akan tetapi mereka itu bisa menerima keadaannya apa adanya, jadi biarkan saja mereka begitu! Yang mereka butuhkan ketika terjadi banjir adalah bantuan tempat mengungsi dan makanan. Kita ahirnya tertegun.

Memang bagi pihak-pihak tertentu, “kaum Paria” ini selalu dimanfaatkan atau dieksploitasi untuk keperluan-keperluan tertentu. Ketika “kaum Paria” kelak tidak ada lagi dibumi Indonesia, maka tidak ada lagi yang bisa dihasut atau diprovokasi atau dibayari untuk berbuat sesuatu.

Kelak tidak akan ada lagi “nasi bungkus…” kerena telah digantikan oleh… “Nasi kotak!”

Reinhard F Hutabarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here