RAKYAT.NET, Jakarta – Misi menguasai 51 Persen Saham Freeport masih belum direalisasi oleh pemerintah Indonesia. Penandatanganan Head of Agreement (HoA) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)-Freeport McMoran-Rio Tinto soal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan pada Kamis pekan lalu masih sebuah langkah awal untuk bisa menguasai Freeport Indonesia. Pemerintah masih harus melalui beberapa tahap lagi untuk benar-benar bisa memiliki tambang emas yang ada di Papua tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa Inalum belum resmi memegang 51 persen saham Freeport Indonesia seperti yang banyak digembar-gemborkan.

“Belum final. Kalau yang kemarin ditandatangani belum apa-apa, masih HoA. Freeport (McMoran) dan Rio Tinto kan bilangnya non-binding agreement,” katanya.

Untuk bisa mencapai kesepakatan final terkait kepemilikan 51 persen saham masih membutuhkan proses yang lama lantaran banyak faktor yang harus dicermati. “Banyak faktor yang harus dilihat, jadi kita sabar nunggu aja,” imbaunya.

Proses HoA bukanlah perjanjian yang mengindikasikan telah selesainya transaksi jual beli saham Freeport Indonesia yang berarti menandakan Indonesia lewat Inalum telah sah sebagai pemegang 51 persen sahamnya.

“Masih ada sejumlah tahap, langkah berikutnya adalah negosiasi perjanjian teknis. Bukannya tidak mungkin langkah ini gagal di tengah jalan. Suatu hal yang tentu tidak diharapkan,” dia mewanti-wanti.

Hal menarik lain yang perlu diperhatikan yakni adanya empat isu lain yang dikeluarkan oleh Rendi Witular selaku Head of Corporate Communications & Government Relationship Holding Industri Pertambangan Inalum. Salah satunya, adalah akan diadakannya perjanjian stabilisasi investasi.

“Isu ini sangat janggal bila ada dalam HoA, karena Inalum bukan pihak regulator yang menentukan besaran pajak dan royalti. Itu kan wewenang pemerintah,” ungkapnya.

“Sehingga tidak seharusnya isu besaran pajak dan royalti diatur dalam HoA. Tidak mungkin Inalum memerintahkan pemerintah,” tambahnya.

Sumber: liputan6.com