RAKYAT.NET, Jakarta – Rencana calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Kartu Pra Kerja mulai menuai komentar dari berbagai pihak. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, apabila program tersebut serupa dengan Unemployment Benefit alias tunjangan pengangguran di beberapa negara, maka ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.

“Prasyarat Unemployment Benefit itu banyak sekali,” kata Fadhil di Jakarta, Kamis (14/03/2019).

Persyaratan utama, sebuah negara harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup. Sehingga, program harus dirancang dengan hati-hati, sesuai kemampuan keuangan negara. “Jangan sekedar gimmick,” jelasnya.

Program tunjangan untuk warga yang tidak bekerja itu memang diterapkan di negara dengan perekonomian maju dan kapasitas anggaran besar seperti di Australia maupun negara-negara Skandinavia. Di samping itu, jenis pengangguran di Indonesia juga ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, hingga pengangguran tersembunyi. “Itu kan sangat kompleks”, kata Fadhil.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Muhammad Misbakhun menerangkan mengenai Kartu Pra Kerja tersebut. Ada tujuh hal terkait Pra Kerja yang harus dipahami terlebih dahulu.

Pertama, kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang ingin mendapatkan layanan pelatihan vokasi (Skilling, Up-skilling, Re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. “Pelatihan vokasi ini akan menjadi bekal bagi angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilannya, sehingga siap untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha,” kata Misbakhun.

Kedua, program Pra Kerja ini juga akan dibantu melalui proses link and match dengan industri. “Ketiga, penerima kartu Pra Kerja adalah WNI, pencari kerja atau pekerja atau calon wirausaha atau start-up, berusia minimal 15 tahun,” kata Misbakhun.

Hal keempat, pemegang kartu Pra Kerja akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi selama 2 bulan. Poin kelima, bagi pencari kerja, akan diberikan insentif sampai mendapat kerja atau maksimal selama 12 bulan, setelah lulus pelatihan dan sertifikasi. Keenam, bagi yang terkena PHK, akan diberikan insentif upah selama pelatihan/sertifikasi dan maksimal tiga bulan setelah lulus pelatihan/sertifikasi.

Setelah itu, pekerja akan dikasih insentif pengganti upah selama menjalani pelatihan atau sertifikasi. Terakhir, program ini menargetkan 2 juta orang peserta pelatihan akan dipekerjakan pada 2020. “Proram Kartu Pra Kerja ini digodok bersama kementrian terkait,” kata Misbakhun.

 

Sumber : Tempo.co