RAKYAT.NET, Jakarta – Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini sedang membahas mengenai kebijakan baru pengganti moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi.

“Sejauh ini dalam proses pengkajian mencari proses penempatan yang lebih aman. Tapi di sisi lain, kita bicara dengan pemerintah Saudi, mereka mau tidak dengan model penempatan kita,” jelas Hermono di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

“Kalau mereka tidak setuju, ya kita tidak bisa menempatkan TKI dalam risiko. Nah ini yang tadi saya singgung, Oktober ini akan ada diskusi tertutup yang digelar oleh organisasi internasional, mengenai model apa yang diinginkan Indonesia,” sambungnya.

Hermono mengungkapkan pertemuan yang rencananya akan dihelat pada pertengahan Oktober itu akan turut menghadirkan perwakilan dari pemerintah Saudi, dan sejumlah organisasi di negara kaya minyak itu.

Ketika ditanya mengenai apakah penghapusan sistem kafalah akan masuk dalam usulan yang akan disampaikan Indonesia dalam pertemuan itu. Hermono mengatakan hal itu salah satu poin utama yang akan diajukan Indonesia.

“Termasuk itu, satu isu yang kita minta, yang majikan bukan orang per orang, tapi kelembagaan. Nah kalo lembaga itu mau menyalurkan ke orang per orang boleh aja. Tapi kalo ada apa-apa kita nuntut ke lembaga. kalau orang kan ada 50 ribu, kita satu per satukan susah ngurusnya,” terangnya.

“Tapi kembali ini masih dalam proses pengkajian cari model yang menurut kita aman. Tapi belum tahu Saudi mau tidak, termasuk masalah gaji, kan belum tentu mereka mau. Nah ke depan, sifatnya kita tidak melarang, kalo mereka tidak mau, ya sudah. Kita kan harus perjuangkan kepentingan,” imbuhnya.

Sumber: sindonews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here