RAKYAT.NET, Bengkulu – Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan harus terus ditumbuhkan dan ditingkatkan perannya dalam mensejahterakan masyarakat. Namun tak dipungkiri masih banyak oknum yang menyalahgunakan koperasi sebagai praktek bisnis simpan pinjam dengan bunga tinggi.

Pemerintah harus tegas mengembalikan Koperasi sebagai lembaga yang memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar koperasi bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Pernyataan tersebut, dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, saat membuka ‘Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan’ yang berlangsung di Bengkulu.

“Kita tengah berupaya mengembalikan koperasi ke jati diri, yakni kepada kesepakatan awal dibuat. Artinya, koperasi harus melaksanakan manajemen yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia,” kata Suparno.

Oleh karena itu, katanya, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi, daerah diharapkan dapat menyiapkan anggaran dan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga pengawas yang memiliki ketegasan.

“Ketegasan para pembina, menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Karena bagaimana pun, ketegasan para pembina dan pengawas, merupakan mandatori dari pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia,” sambung Suparno menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Muslih Z, menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara tersebut.

Dia mengatakan, pengawasan dan perlindungan terhadap anggota koperasi, harus digalakkan tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga di daerah lain yang kerap memiliki persoalan yang sama.

“Pengawasan ini memang harus terus dilakukan. Munculnya berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, lebih disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Akibatnya, tidak sedikit koperasi di Bengkulu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Muslih.

Menurut dia, bimbingan teknis tata cara pemeriksaan kelembagaan ini, merupakan merupakan upaya untuk mensinergikan antara pusat dan daerah. “Jadi fungsi pengawasan untuk di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi memang harus dilakukan secara brkesinambungan. Jadi pengawasan itu bukan hanya dari pusat, tapi juga oleh dinan-dinas, baik di tingkat provinsi maupun kota. Sehingga terjadi sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, khususnya di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM,” tambahnya.

Hal ini terang dia menjadi penting, jangan sampai muncul kembali beberapa persoalan yang ada di masyarakat. “Jadi sekali lagi saya katakan, koperasi harus dikembalikan kepada kesepakatan awal yang dibuat oleh organisasi koperasi internasional,” paparnya.

Sumber: sindonews.com