RAKYAT.NET, Jakarta – Kemesraan Partai Demokrat dan Partai Gerindra akhir-akhir ini meningkatkan suhu politik jelang pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2019 pada awal Agustus nanti.

Demokrat tegas sejak awal menyorongkan kadernya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Prabowo. Syarat ini pun membuat koalisi Prabowo semakin dinamis. Sebab, rekan koalisinya yakni PKS juga menyodorkan Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Aljufrie. Begitu juga PAN, menyodorkan nama Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa hingga Amien Rais.

Dari sisi kekuatan kursi di DPR, Demokrat mnejadi partai yang memiliki jumlah paling banyak yakni 61 kursi. Sementara PKS 40 kursi dan PAN mendapatkan 48 kursi DPR. Jika dari proporsi ini, Demokrat yang berhak meraih posisi cawapres.

Namun hingga hari ini, sikap PKS tetap menyodorkan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo. Dia kukuh tak ingin merubah pendirian untuk mendapatkan posisi kursi cawapres tersebut. “Semuanya bisa dikomunikasikan. PKS punya kewajiban perjuangkan kadernya,” kata Wasekjen PKS Abdul Hakim.

Hakim menilai wajar saja jika Demokrat juga ngotot dengan sosok AHY untuk jadi cawapresnya. Termasuk dengan alasan bahwa AHY memiliki elektabilitas Cawapres paling tinggi dibanding yang lainnya.

Tapi Hakim menekankan, PKS juga akan terus berjuang. Malah, tidak menutup kemungkinan jika PKS berpaling dari koalisi Gerindra jika kadernya tak dipilih menjadi calon wakil presiden.

Hakim akui, memang PKS dan Demokrat juga sedang menjalin komunikasi. Tapi masih terlalu jauh, tidak sedekat antara PKS dan Gerindra. “Dengan Demokrat masih perlu dilanjutkan untuk hal-hal terkait capres dan cawapres,” singkat Hakim.

Melihat peluang PKS akan berpaling dari Prabowo, Hakim tak membantah. Dia menekankan, hal tersebut bisa saja terjadi. Tergantung perkembangan yang ada. “Kita ikuti saja prosesnya. Saatnya kami jawab,” kata Hakim lagi.

Menurut dia, saat ini dinamika politik jelang pendaftaran capres cawapres di KPU pada 4 Agustus nanti sangat dinamis. Terlebih masih ada yang melakukan gugatan terhadap aturan presidential threshold di UU Pemilu.

Dia yakin, jika ambang batas capres 20 persen dihapuskan, maka akan banyak poros yang terbentuk. Tak hanya koalisi Jokowi dan Prabowo saja.

Tapi, Hakim menggaris bawahi bahwa sikap PKS saat ini memprioritaskan koalisi bersama Prabowo dan Gerindra. Namun tak menutup kemungkinan bila ada peluang lain yang lebih baik untuk bergabung dengan Jokowi sekalipun. “Tunggu tanggal main berikutnya. Dinamika politik sangat-sangat dinamis,” terang dia.

Mengenai sosok AHY, apakah lebih baik dari jagonya yakni Aher dan Salim Segaf, PKS tak mau mengomentari. Menurut dia, setiap parpol berhak mengajukan para kader terbaiknya dalam Pilpres 2019.

Sumber: merdeka.com