Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim berinisial WWN dan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Tangerang berinisial TA. Tentunya hal tersebut bukan kali pertama oknum lembaga peradilan ditangkap oleh KPK lantaran menerima suap.

 

Menanggapi OTT itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikchar Hadjar menjelaskan, hal tersebut membuktikan jika orang-orang yang berada di lembaga peradilan mudah diberi suap, sehingga hukum di negara ini dapat dibeli. “Perbaikan dan pengawasan terus dilakukan, tapi oknum di pengadilan tetap bebal tidak ada takutnya. hakim dan panitera serta pegawai lainnya sama saja,” kata Fikchar, Selasa (13/3).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here