RAKYAT.NET, Jakarta – Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) me­minta pemerintah segera men­gatur dan menertibkan taksi online. Mereka pun mengan­cam akan melakukan mogok secara nasional.

Ketua Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan mengatakan, Organda akan melakukan aksi mogok secara massal apabila keputusan yang ditetapkan da­lam Rapimnas Organda tidak dihiraukan oleh pemerintah.

“Kami akan menggelar aksi stop operasi secara nasional jika tuntutan kami tidak diperhatikan pemerintah,” ujarnya usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, aksi yang akan dilakukan nanti bukan berupa unjuk rasa, melainkan hanya menghentikan beroperasinya angkutan umum. Saat ini, ban­yak perusahaan angkutan umum yang dirugikan akibat tidak adilnya aturan karena taksi online bebas beroperasi tanpa harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan ke angkutan konvensional.

“Di Jakarta saja sudah ada 18 ribu taksi yang tidak lagi berop­erasi karena tidak adanya aturan yang adil,” ujarnya.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda Ateng Aryono mengatakan, ada empat kepu­tusan yang dihasilkan dalam Rapimnas Organda. Pertama, mengusulkan kepada pemerin­tah agar menyusun peraturan pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 dengan mem­pertimbangkan keberadaan ken­daraan yang telah memiliki izin Angkutan Sewa Khusus untuk diubah perizinannya menjadi Angkutan Taksi.

“Kami meminta dalam pe­nyusunan aturan baru nanti berdasarkan aturan dan perun­dang-undangan yang sudah diterapkan pada taksi. Jadi, kami sepakat bahwa ciri-ciri angkutan online sama persis dengan taksi,” ujar Ateng.

Kedua, Organda mengusul­kan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum pidana secara adil dan transparan terhadap pelaku usaha angkutan umum ilegal. Ketiga, memben­tuk forum lalu lintas dan angku­tan jalan tingkat pusat.

Sedangkan, keputusan ke­empat lebih bersifat internal di tubuh Organda, yaitu mendor­ong seluruh anggota Organda di seluruh Indonesia untuk men­ingkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Permenhub No. 46 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Ber­motor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub No 28 Tahun 2015 tentang perubahan Permenhub No 46 Tahun 2014.

Sebelumnya, Plt Dirjen Per­hubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat mengatakan, tengah menggodok peraturan baru tentang taksi on­line dengan mengundang masu­kan dari berbagai pihak terkait, termasuk juga dari operator-operator taksi online. “Kita ingin menyelesaikan dalam waktu ses­ingkat-singkatnya, tegas Hindro Surahmat,” katanya.

Sumber: rmol.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here