RAKYAT.NET, Jakarta – Ellen Tangkudung, Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewan Transportasi Kota Jakarta menyatakan bahwa ojek online dan ojek pangkalan roda dua dianggap tidak perlu melakukan uji KIR. Alasannya, kedua transportasi itu tidak diatur dalam Undang-undang.

Ellen menjelaskan, roda dua bukan sebagai angkutan umum. Maka itu, kata dia, ojek tidak masuk ke dalam UU.

“Dan tidak diakui sebagai angkutan umum. Sampai sekarang belum ada aturan angkutan umum roda dua karena tidak mau,” lanjutnya.

Adapun fenomena maraknya ojek online yang terjadi saat ini, kata Ellen merupakan sebuah fase transisi.

“Kalau sekarang berjalan dengan banyak bisa sebagai transisi. Ke depan, angkutan besar yang berperan. Ojek ada karena keterlambatan kapasitas. Di negara Cina sudah dilarang sepeda motor masuk kota. Melarang itu dengan angkutan umum,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here