Pernyataan Ketua Umum Ikatan Notaris (Ikanot) Undip, Otty Hari Chandra Ubayani, tentang undang-undang yang mengatur pejabat pembuat akta tanah (PPAT) harus jelas. Tujuannya agar para notaris terhindar dari tindak pidana saat membuat akta tanah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif yang digelar Ikanot Undip di Hotel Grand Candi, Semarang, Sabtu (10/3).

 

“Selain itu, petugas PPAT atau notaris ini berganti nama atau jabatan bukan sebagai pejabat hukum melainkan penegak hukum. Jadi dibutuhkan TOR yang jelas. Jika petugas PPAT ini tidak melanggar TOR, maka mereka terbebas dari jerat hukum,” tandas Otty.

 

Acara ini dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Agung Gayus Lumbuun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Rachmad, Dekan Fakultas Hukum Undip Benny Riyanto, Ketua Prodi Kenotariatan Undip Budi Santoso dan Ketua MKP IPPAT Winanto Wiryomartoni.

 

Otty menjelaskan, hasil dari dialog ini akan diusulkan ke parlemen yang membuat undang-undang. Ia menegaskan banyak notaris yang memiliki usul bagi para penyusun UU mengenai  PPAT. “Saat ini belum ada undang-undang yang baru dan lebih update,” jelasnya.

 

Adapun Gayus Lumbuun menjelaskan profesi notaris atau PPAT diatur UU Jabatan Notaris. Dalam undang-undang itu memang tidak dijelaskan pengaturan pelanggaran yang dikenai pidana. “Jika notaris atau PPAT melakukan pelanggaran, sanksi pidana belum diatur. Baru sanksi administrasi yang ada. Jika pelanggaran tersebut dimasukkan di KUHP, saya usulkan hasil rekomendasi ini dibawa ke DPR agar lebih diperhatikan,” ungkap Gayus.

 

Ia mencontohkan, jabatan notaris itu sama dengan dokter dan advokat karena ada pengaturan yang lebih spesifik dan limitatif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here