RAKYAT.NET, Jakarta – Kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI terjadi setelah Sandiaga Uno resmi mencalonkan diri sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta jangan dibiarkan kosong terlalu lama. “Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk mendesak. Kami hanya mengimbau jangan terlalu lama kosong, gitu aja,” ujar Tjahjo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 174 Ayat 4 menyatakan, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Sandiaga Uno sendiri baru menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama kurang lebih 10 bulan, terhitung sejak 16 Oktober 2017. Karena itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kursi yang ditinggalkannya harus diisi.

“Kami enggak bisa memaksa. Itu terserah dari putusan DPRD atas usulan partai pengusung Pak Sandi, kemudian melalui Gubernur disampaikan ke DPRD, diputuskan oleh DPRD siapa namanya, baru kemudian disampaikan ke Mendagri. Lalu Mendagri mengajukan ke Presiden untuk dibuatkan Keppres,” kata Tjahjo.

Sumber: liputan6.com