RAKYAT.NET, Jakarta – Evi Novida Ginting, anggota KPU berharap, masyarakat yang memiliki hak pilih harus kritis pada saat tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT), khususnya jelang Pilkada tahun 2018. Tahun 2018, akan ada 171 pilkada di seluruh Indonesia.

KPU tidak hanya membangun dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih, akan tetapi wajib mencerdaskan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Untuk membangun kesadaran dan kecerdasan pemilih, tentu pemilih juga harus ada kemauan serta kritis pada saat pemutakhiran data pemilih yang akan dipersiapkan oleh penyelenggara.

Pihaknya berharap, agar pemilih bisa mengecek namanya, apakah sudah terdaftar atau belum di dalam sistem informasi yang dimiliki KPU. Jika tak ada namanya, maka warga diminta melapor ke KPU agar hak pilihnya bisa digunakan.

Berharap ada tanggapan, kritisi dari masyarakat terhadap DPT yang dimiliki KPU, sehingga KPU daerah bisa memaksimalkan layanan dalam pemutakhiran data pemilih.

Tidak hanya kepada masyarakat, Evi juga berharap, partai politik dapat memberikan masukan dan mengawasi jalannya pemutakhiran data pemilih, pastikan tidak ada wajib pilih yang tidak masuk dalam DPT.

Sementara dalam proses pencalonan kepala daerah, KPU terus melakukan evaluasi, dimana Pilkada serentak 2018 merupakan yang ketiga dari pelaksanaan pilkada serentak yang sudah dimulai tahun 2015 dan 2017.

Menurutnya, hampir di semua Pilkada, proses pencalonannya menimbulkan masalah, baik dari sisi perseorangan maupun partai politik.

Namun, masalah bisa diminimalisir jika semua proses tahapan pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber: merdeka.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here