RAKYAT.NET, Jakarta – Febri Diansyah, juru bicara KPK menyatakan kenaikan dana partai politik harus diimbangi dengan perbaikan akuntabilitas dan keterbukaan penegakan kode etik di setiap instansi.

Dilansir dari tempo.co, Febri menjelaskan tentang aspek akuntabilitas. Menurutnya, revisi peraturan pemerintah itu juga harus mengatur bagaimana pengelolaan dana parpol tersebut dapat dikelola secara akuntabel dan tidak justru menimbulkan penyimpangan baru.

Selanjutnya bagaimana mengatur kenaikan dana parpol sebagai bagian dari perbaikan atau penguatan partai politik.
Dan dikesempatan itu dia menjelaskan bahwa KPK menilai alokasi dana parpol yang ada saat ini tidak cukup untuk membiayai parpol yang bersangkutan.

Seperti kita tahu, Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, berencana menaikkan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah. Kenaikan ini telah disetujui dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017.

Sumber: tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here