RAKYAT.NET, Jakarta – Kebijakan penghentian sementara 32 proyek jalan tol dan empat proyek kereta layang (LRT) di Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akibat maraknya kecelakaan kerja menimbulkan goncangan iklim bisnis konstruksi.

Pemerintah akan mengadakan evaluasi proyek infrastruktur, di sisi lain pengusaha konstruksi harus menelan pil pahit. Mereka harus menghitung kerugian yang diderita karena kebijakan moratorium jalan layang (elevated) tersebut?

Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN) Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menegaskan bahwa moratorium proyek jalan layang yang memakan waktu dua minggu tidak akan membuat pembengkakan biaya proyek yang harus ditanggung kontraktor.

Menurut Syarif, jika sebuah proyek jalan layang sudah lulus evaluasi dari KKKN dan pihak-pihak terkait, maka KKKN langsung mengeluarkan persetujuan untuk melanjutkan konstruksi atau pengerjaan proyek.

“Tergantung pelaksanaannya. Ada yang tidak sampai sehari sudah di-approval oleh komite untuk jalan (konstruksi proyek),” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR itu.

Sebelumnya, Syarif Burhanudin mengatakan, moratorium ini dilakukan untuk mengevaluasi seluruh proyek layang, usai terjadinya kecelakaan kerja di proyek layang Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau tol Becakayu yang menimbulkan tujuh korban luka-luka.

Menurutnya, selama ini semua proyek layang dalam proses konstruksinya sudah sesuai dengan standar Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan kerja (K3). Hanya saja, memang ada beberapa hal yang menjadi satu faktor di luar K3 dalam memengaruhi sebuah proyek, seperti curah hujan, bahan bangunan, dan lain sebagainya.

“Tapi untuk hari ini sudah ada yang kami keluarkan rekomendasi untuk kembali berjalan seperti proyek Jembatan Holtekamp di Papua, itu sudah di-approval,” tegas Syarif.

Sumber: liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here