JAKARTA, KompasProperti – Indonesia membutuhkan anggaran 500 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.650 triliun untuk membanguninfrastruktur dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengungkapkan hal tersebut saat Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Jumlah anggaran ini setara dengan peningkatan belanja infrastruktur dari 2 persen menjadi 4,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kondisi demografi Indonesia meningkat lebih cepat dibandingkan China dan Thailand. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur yang lebih tinggi,” kata Kim.

Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak cukup bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai infrastruktur. Pasalnya, penerimaan pajak yang ditarik pemerintah saat ini masih kurang.

Dilihat dari potensi, Kim menyebut, pungutan pajak masih di bawah 50 persen. Sementara, rasio pajak terhadap PDB turun menjadi 1 persen dari 11,4 persen.

“Pungutan pajak di Indonesia lebih rendah dari Kamboja dan Filipina yang 13,6 persen. Padahal tantangan yang dihadapi kedua negara itu sama,” ujar Kim.

Faktor lain, lanjut Kim, belum efisiennya belanja barang serta batasan defisit fiskal yang hanya 3 persen dari PDB.

“Saya tahu Pak Joko Widodo (Jokowi), dan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) punya komitmen tinggi. Karena itu kami dorong pemerintah menerapkan reformasi pajak. Kami dukung pemerintah Indonesia melakukan e-filling,” kata Kim.

 

Penulis: Dani Prabowo

Editor: Hilda B Alexander

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here