suaramerdeka.com – Pemerintah menegaskan akan menertibkan impor beresiko tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Komitmen tersebut ditunjukan dengan kerjasama sejumlah lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Polri dan TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu yang menggelar rapat koordinasi. Rapat dihadiri seluruh pemimpin lembaga masing-masing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku impor. Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan agar seluruh aparat terkait tidak lagi berani melakukan pelanggaran.

“Kita berharap dengan adanya perbaikan masing-masing jajaran bisa saling mendukung,” katanya dalam konferensi pers penertiban impor beresiko tinggi di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, Rabu (12/7).

Ani sangat mengharapkan dengan adanya komitmen ini, tidak ada lagi anak buahnya terutama di jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang berani main-main. Dia menegaskan pengawasan impor berisiko tinggi ini akan dilakukan di seluruh pelabuhan besar Indonesia.

Dia menambahkan latar belakang sinergi ini adalah keinginan untuk meningkatkan praktik perdagangan yang baik sehingga terwujud persaingan usaha yang sehat, bersih, dan adil. Impor berisiko tinggi dinilai memiliki peluang penyelewengan lebih besar sehingga mengakibatkan beredarnya barang ilegal.

“Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal,” ungkapnya.

Untuk itu, Menkeu mengharapkan dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Imbasnya diharapkan penerimaan negara bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dilakukan DJBC sejak Desember 2016. Apalagi dengan perdagangan ilegal yang makin marak di masyarakat, maka DJBC dituntut agar bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“Upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspektasi masyarakat sehingg dapat meningkatkan kepercayaan publik,” kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Dia menambahkan dalam jangka pendek, DJBC akan menjalanlan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. Untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan KPK akan terus mengawasi jika terjadi inefisiensi dan disintegritas.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menyatakan dukungannya. “Saya melihat dari Kementerian Keuangan, ini ada langkah yang sangat strategis,” kata Gatot.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mendukung upaya Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi ini. Tito melihat ada dua masalah pada bidang ini, yakni sistem dan oknum.

“Kalau oknum biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan,” cetusnya.

(Kartika Runiasari/CN19/SMNetwork)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here