Liputan6.com, Jakarta Digagas sejak era presiden pertama Indonesia, Soekarno, wacana tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali mencuat. Kali ini, di periode kepemimpinan Jokowi-JK, ide tersebut dieksekusi lewat perbincangan yang dilakukan bersama Kepala Bappenas/Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, ibu kota negara memang harus segera dipindahkan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Meski begitu, ia belum menyebutkan secara spesifik lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut.

“Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan,” ujarnya.

Alhasil, nama Palangkaraya kembali disebut-sebut sebagai lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor.

“Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” kata Country Manager Rumah.com, Wasudewan.

Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diusulkan presiden kedua Indonesia, Soeharto. Alternatif lain, yakni Karawang yang pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Sebabnya, Jonggol yang berjarak kurang lebih 55km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak Pemerintah pertimbangkan adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,” imbuhnya.

Dihubungi Rumah.com, Rabu (5/7), Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Collier International Indonesia, berpendapat bahwa salah satu isu utama yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota adalah spekulan tanah.

Berdasarkan listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan.

Sementara untuk tanah yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga dipasarkana lebih murah lagi yakni hanya Rp150 juta untuk lahan kosong seluas 4.000 meter persegi.

“Pemerintah khususnya BPN harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik. Bagaimana tidak, semua kantor administrasi bakal pindah ke sana, di mana pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal. Ini akan jadi satu ruang investasi baru,” urai Ferry.

Ditanya mengenai apakah pindahnya ibu kota akan menyebabkan investasi properti di Jakarta tak lagi menarik, ia mengatakan justru hal ini tidak akan memberi pengaruh.

“Angka populasi di Jakarta sudah terlampau besar di samping Jakarta masih akan tetap jadi pusat bisnis. Apalagi infrastrukturnya sudah mapan, dan Jakarta tidak berdiri sendiri tapi didukung wilayah-wilayah penyangga yang meluas bahkan sampai ke Bandung. Satu hal lain, perkembangan Jakarta masih sangat panjang dan perputaran uang masih berputar di sini,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here