Jakarta – Aturan harga acuan beras Rp 9.000/kilogram (kg) menuai protes. Sebab, aturan ini berlaku untuk beras premium maupun medium.

Kebijakan harga beras ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 47 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Namun, aturan ini menuai protes.

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, sudah meminta Kementerian Perdagangan mengevaluasi aturan itu.

“Perpadi minta aturan itu direvisi, diperjelas, kelas apa, jenis apa karena bisa terjadi multi interpretasi. Kalau semua beras dijual dengan harga segitu enggak mungkin,” tutur Sutarto kepada detikFinance, Rabu (26/7/2017).

Menurut Sutarto, harga Rp 9.000/kg itu hanya cocok untuk beras jenis medium, bukan premium. Harga eceran tertinggi untuk beras premium itu berkisar Rp 10.200- Rp 10.300/kg, dengan memperhitungkan harga gabah petani yang sedang tinggi yaitu Rp 4.300-Rp 4.600/kg.

Senada, salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Billy Haryanto, menambahkan pemerintah tidak bisa memukul rata semua jenis beras dihargai Rp 9.000/kg. Sebab, harga beras itu dipengaruhi komponen ongkos angkut, biaya kuli, dan karung.

“Kita kirim ke Sumatera, Kalimantan, misalnya 1 kontainer ini 24 ton atau 24.000 kg dengan ongkos angkut Rp 500/kg. Belum lagi ongkos kuli dan karung sekitar Rp 300/kg,” ujar Billy kepada detikFinance, Rabu (26/7/2017).

Menurut Billy, harga tertinggi Rp 9.000/kg itu cocok untuk beras jenis medium, bukan premium. Sedangkan untuk jenis premium, kata Billy, idealnya pemerintah menetapkan harga tertinggi sekitar Rp 10.300/kg.

“Beras-beras dengan harga Rp 10.300/kg itu banyak dikonsumsi, sekitar 60%. Asalnya dari Solo, Indramayu, dan Garut,” kata Billy.

(hns/mkj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here