JAKARTA, KOMPAS.com – Untuk meningkatkan akses layanankesehatan di area pesisir barat dan timur Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, PT Freeport Indonesia menggandeng pemerintah daerah setempat membuat klinik kesehatan terapung.

Klinik terapung itu merupakan salah satu bentuk dukungan FreeportIndonesia di sektor kesehatan. Agar frekuensi layanan yang terjadwal dan akses layanan kesehatan dasar yang lengkap dapat terjangkau masyarakat.

“Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah dalam mendukung mobilisasi transportasi udara bagi pasien darurat medis,” kata Manager Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2017).

Klinik terapung itu berupa kapal berukuran 17×5 meter, berkapasitas 13 penumpang. Kapal dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 3 ruang tidur, ruang pemeriksaan, ruang observasi atau trauma, area laboratorium mini, dan ruang obat.

Alat-alat medis yang tersedia di klinik terapung mencakup alat penunjang diagnostik, seperti alat rekam jantung dan mesin pemeriksaan darah lengkap, alat medis penanganan kegawatdaruratan seperti alat resusitasi, alat pacu jantung, dan konsentrator oksigen.

“Klinik terapung lengkap dengan alat medis bedah minor, serta alat medis pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan,” kata Kerry.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Saiful Taqim pun mengaku terbantu dengan klinik terapung tersebut.

“Pemda sangat terbantu terutama dalam inovasi dukungan akses pesisir laut dan udara. Karena Pemda kesulitan mengakses puskesmas-puskesmas di pegunungan. Kami pun terbantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya,” kata Saiful.

Program SDGs

Dewan pembina Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah, Erna Witoelar mengatakan kerja sama pemerintah daerah dan mitra kerjanya di daerah punya peran penting untuk dapat melaksanakan program the Sustainable Development Goals (SDGs) dengan praktik-praktik inovatif di tingkat lokal.

Program SDGs bisa dilakukan pemerintah dengan dibantu bersama-sama oleh pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, memberikan ruang kepada pekerja perempuan agar berkontribusi, penyediaan air minum serta menuntaskan kekurangan gizi pada anak.

“Kegiatan ini membawa pesan, ada kesepakatan negara-negara PBB untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Menyelesaikan masalah dampak sosial ekonomi yang timbul dari pembangunan,” kata dia.

Apresiasi pun diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menyasar sektor kesehatan dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Papua misalnya, dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat.

 

PenulisMoh. Nadlir

EditorMuhammad Fajar Marta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here