RAKYAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan penerbitan perpu ini tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti pernyataannya yang dilansir dari tempo.co dibawah ini :

“Tergantung presidennya, sadar enggak ini ada masalah? Jikalau presiden menganggap ini tidak ada masalah, dia tidak akan mengambil keputusan yang rumit,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.

Wacana usulan penerbitan Perpu tentang KPK mengemuka seiring berjalannya Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK. Terakhir, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan wacana perpu sering muncul dalam rapat internal pansus.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membantah adanya pembahasan perpu KPK di dalam internal pansus. Menurut dia, diskusi internal hanya bagian untuk menambah perspektif pansus terhadap KPK. “Dia bukan lantas menjadi kesimpulan yang automatically, tetapi itu memperkaya perspektif,” kata Masinton.

Masinton, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan pihaknya kini tengah berfokus untuk mendalami laporan masyarakat terkait KPK. “Kami belum pernah sampai pada kesimpulan untuk presiden mengeluarkan perpu,” ujarnya.

Masinton berpendapat bahwa kini belum ada kegentingan yang mendesak untuk dikeluarkan perpu tentang KPK. Ditambah lagi, pemerintah telah dua kali menerbitkan perpu ketika menghadapi permasalahan komisioner KPK yang terjerat kasus hukum. “Belum ada situasi kegentingan yang mendesak, tapi tetap kita melakukan pengawasan,” kata Masinton.

Sumber: tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here