Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berencana melakukan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi. Penyederhanaan nominal mata uang rupiah rencananya dilakukan dengan menghilangkan tiga nominal nol di belakang tanpa mengurangi nilai riil.

Rencana redenominasi sudah ramai diperbincangkan sejak lama, namun hingga saat ini tak kunjung berhasil direalisasikan. Perlu diketahui, redenominasi berbeda dengan sanering yang dilakukan tahun 1955 dan 1966.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengungkapkan, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan jika pemerintah dan BI ingin melakukan redenominasi. Kondisi ekonomi yang baik dan politik yang stabil menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan kebijakan ini.

“Terdapat dua kondisi stabilitas utama yang mendukung penerapan redenominasi pada 2017, yaitu stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sosial politik,” ujar Josua kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Kondisi ekonomi yang stabil, kata Josua, ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah dan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ekonomi yang terus tumbuh positif juga menjadi syarat penunjang diberlakukannya redenominasi.

“Stabilitas makro ekonomi yang terjaga ditandai dengan, tingkat inflasi relatif rendah dengan tren menurun. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung berbagai implementasi kebijakan fiskal dan moneter,” ujar Josua.

Selain itu, posisi cadangan devisa akhir Juni 2017 tercatat US$ 123,09 miliar diklaim sebagai cadangan devisa tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bahkan beberapa waktu lalu BI cukup optimistis cadangan devisa bisa meningkat hingga US$ 125 miliar akhir bulan ini seiring dengan diterbitkannya surat utang berdenominasi euro (euro bond) oleh pemerintah.

“Cadangan devisa per akhir Juni 2017 sebesar USD123,09 miliar, lebih tinggi dari rata-rata cadangan selama 5 tahun terakhir,” ujar Josua.

(mkj/mkj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here