RAKYAT.NET, Jakarta – Peneliti dari institute for Develpment of Economics and Finance atau Indef Rusli Abdulah memaparkan soal data beras nasional dalam dua versi. Hal tersebut merespon perbedaan pendapat antara Kementrian Pertanian (Menteri Amran) dan Bulog (Budi Waseso) dengan Kementrian Perdagangan (Menteri Enggar).

Rusli mengatakan berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia masih surplus beras 1,42 juta ton. “Perhitungannya adalah sebagai berikut dengan asumsi jumlah penduduk 275 juta orang, dan konsumsi beras per kapita sebesar 117 per kg, maka konsumsi beras pada 2017 sebesar 32,17 juta ton per tahun. Disisi lain, produksi beras nasional Indonesia pada 2017 mencapai 33,6 juta ton,” kata Rusli saat dihubungi, Kamis, 20 September 2018.

Angka ini, kata Rusli diperoleh dari luas sawah sekita 8 juta ton dengan hasil beras per ha sebesar 4,2 ton per ha. Lebih lanjut Rusli mengatakan stok beras saat ini ada di gudang bulog sebanyak 2,4 juta ton. Menurut Rusli Beras yang ada di gudang Bulog saat ini yang terdiri dari 1,3 juta ton adalah beras impor.

“Katakanlah 600 ribu ton stoknya ada di pedagang, rumah tangga, maka kebutuhan satu bulan ke depan aman. Tapi bagaimana dengan kebutuhan Oktober sampai Februari yang merupakan masa non panen raya?,” kata Rusli.

Hal ini, menurut Rusli yang menjadi perdebatan apakah impor atau tidak untuk memenuhi kebutuhan Oktober sampai dengan Februari tahun depan. “Kembali lagi, data stok beras tidak akurat sehingga perencanaan pemenuhan beras dalam negeri terjadi tarik menarik,” ujar Rusli.

Pernyataan Rusli itu menanggapi silang pendapat yang dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di media soal impor beras. Bos bulog mengaku tidak setuju dengan keputusan impor beras hingga 2 juta ton, di antaranya karena sulit mencari tempat untuk menyimpan komoditas tersebut jika telah sampai di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, menteri Enggar menegaskan bahwa impor adalah keputusan bersama yang diketok oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Soal urusan penyimpanan beras di gudang, menurut dia, bukanlah urusannya. “Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rapat koordinasi Menko, urusan Bulog,” kata Enggar.

Pernyataan Enggar itu kemudian ditanggapi oleh Budi Waseso bahwa soal penyimpanan beras di gudang bukan hanya urusan Bulog saja melainkan urusan bersama lembaga pemerintah. Karena itu ia berharap, seluruh lembaga pemerintah harus bisa bersinergi. “Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi,” ujarnya.

Menurut Budi Waseso, jika impor tetap dilakukan maka Kementiran Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. “Mendag udah komitmen kan Mendag kantornya siap jadi gudang.”

 

Sumber: Tempo.co