RAKYAT.NET, Jakarta – Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi problem kota metropolitan seperti Jakarta. Pedagang yang biasa menggelar dagangan di atas trotoar yang seharusnya diperuntukkan oleh pejalan kaki harus berurusan dengan aparat penertiban jalan.

Namun di sisi lain, pemerintah kota (Pemkot) harus mencari solusi agar para PKL dapat berusaha mencari nafkah untuk keluarganya.

Pro kontra tentang penafsiran aturan yang mengatur tentang boleh atau tidak boleh PKL berjualan di pinggir jalan masih menjadi perdebatan.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Adi Ariantara mengatakan, pedagang kaki lima (PKL) Jakarta bisa menduduki trotoar untuk sementara waktu di lokasi yang ditetapkan pemprov.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adi menyampaikan, kajian yang dimaksud apabila trotoar yang digunakan berjualan sebagai lokasi sementara (loksem) PKL.

“Ada namanya lokasi sementara, itu diatur di Pergub 10. Jadi itu bisa, asal ada permintaan dari lurah, dari camat, kepada wali kota. Nanti wali kota mengkaji, kemudian dia menetapkan itu di wilayah,” kata Adi.

Adapun tahapan pembuatan loksem adalah pihak kelurahan atau kecamatan mengajukan trotoar atau lokasi lainnya menjadi loksem kepada wali kota/bupati di wilayah masing-masing.

Setelah itu, wali kota atau bupati dan jajarannya akan melakukan kajian untuk kemudian ditetapkan lokasi tersebut sebagai loksem.

Sementara itu, pada Pasal 8 Pergub Nomor 10 Tahun 2015 merinci soal penetapan lokasi PKL. Namun, pasal itu tidak menjelaskan spesifik soal trotoar.

Berikut bunyi Pasal 8 pergub tersebut:
(1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

(4) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: merdeka.com