Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang berpenduduk. PLN sebagai BUMN kelistrikan wajib menerangi semua pulau-pulau yang berpenduduk. Tugas yang tidak mudah tapi harus dilaksanakan.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, mengungkapkan ada banyak pulau terluar, terdepan, dan tertinggal yang sangat sulit dijangkau.

Selain sulit dijangkau, sumber energi setempat kurang memadai. Untuk melistriki wilayah-wilayah terpencil seperti itu, PLN terpaksa menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar solar yang mahal.

“Ada banyak pulau terluar, kita pakai PLTD yang biaya pokok pembangkitannya jauh lebih besar dibanding tarifnya. Apalagi penduduknya tergolong miskin, pelanggan 450 VA,” kata Made saat ditemui di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/7/2017).

Biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dengan menggunakan PLTD mencapai Rp 2.500/kWh. Sebab, solar harus diangkut dengan berbagai moda transportasi untuk sampai ke sana. Made menuturkan, harga solar bisa sampai Rp 14 juta per drum saat tiba di pembangkit.

Meski demikian, penduduk di daerah terpencil umumnya miskin, maka hanya menanggung tarif subsidi sebesar Rp 605/kWh. Jadi walaupun biaya produksi listriknya sampai Rp 2.500/kWh, penduduk di pulau terpencil hanya membayar Rp 450/kWh.

“BPP-nya bisa Rp 2.000-2.500 per kWh. Bensinnya bisa Rp 12-14 juta per drum. Tapi rata-rata penduduknya tidak mampu, hanya berlangganan 450 VA yang tarifnya disubsidi,” Made menerangkan.

Masih banyak wilayah terpencil yang wajib dilistriki PLN. Menurut data pemerintah, setidaknya ada 2.500 desa tak berlistrik di seluruh Indonesia. Desa-desa ini harus segera dipenuhi haknya untuk mendapatkan listrik, seperti halnya desa-desa di Jawa dan wilayah lainnya yang sudah terang benderang.

Karena itulah, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Hanya masyarakat miskin dan tidak mampu saja yang layak disubsidi. Pencabutan subsidi dilakukan terhadap 18 juta pelanggan 900 VA yang dinilai mampu.

Daripada menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk menyubsidi orang-orang yang sudah mampu, lebih baik uang negara dipakai buat membangun infrastruktur kelistrikan dan menerangi di desa-desa yang masih gelap gulita di malam hari. Made menegaskan, ini untuk keadilan, warga Indonesia di desa-desa terpencil juga harus mendapatkan listrik.

“Sekarang ini masih ada 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum berlistrik. Kalau boleh berontak, berontak mereka itu 72 tahun merdeka belum dapat listrik. Yang di Indonesia bagian barat sudah lama dapat listrik,” tukas dia.

Targetnya, semua desa di seluruh Indonesia sudah terang benderang pada 2019. PLN bertekad melistriki 2.500 desa itu dalam 3 tahun. “Kita harapkan Indonesia terang di 2019 tercapai. Insya Allah 3 tahun ke depan sudah terlistriki semuanya,” tutupnya. (mca/hns)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here