RAKYAT.NET, Jakarta – Hal rutin terjadi setiap tahun dan sangat diharapkan oleh para pekerja di Indonesia yaitu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum mendapatkan laporan dari para gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019. Adapun seluruh provinsi harus sudah menetapkan besaran UMP paling lambat 1 November 2018.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengaku masih menunggu penetapan UMP dari kepala daerah. Nantinya UMP tersebut akan diumumkan serentak pada 1 November 2018. “Nanti tunggu setelah diumumkan dulu. Kan baru 1 November,” ujarnya di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Sementara itu, terkait dengan penolakan buruh terhadap kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang menyatakan, penolakan tersebut merupakan hal yang biasa.

Namun menurut Haiyani, pihaknya tetap akan mengikuti formula penetapan UMP yang tertuang dalam PP 78/2015. “Enggak apa-apa, kan hak untuk menolak. Tetapi aturannya kan memang demikian. Tanggal 1 semuanya sudah harus menetapkan,” tambahnya.

Sumber: liputan6.com