RAKYAT.NET, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 memiliki catatan berbeda. Dalam waktu kurang dari 3,5 tahun, pucuk pimpinan tertinggi lembaga legilatif ini dipegang tiga figur berbeda.

Bambang Soesatyo menjadi figur ketiga yang mendapat amanat memimpin DPR. Politikus Golkar itu dilantik menjadi Ketua DPR, 15 Januari 2018 menggantikan koleganya, Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Menggantikan Novanto, sorot mata publik tertuju kepada Bambang. Hujatan, kritikan terlanjur menumpuk di DPR era Novanto. Mulai produktifitas kinerja sampai anggota dewan tersandung kasus hukum jadi cibiran. Pekerjaan rumah besar bagi Bamsoet untuk mengubah citra DPR secara perlahan.

Belum genap sebulan Bambang menjabat, DPR kembali jadi perhatian. Kali ini, pengesahan revisi Undang-Undang Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) lewat sidang paripurna 12 Februari 2018.

Setidaknya ada tiga pasal yang dinilai kontroversial dalam UU tersebut yakni Pasal 73, 122 (k), dan 245. Keberadaan tiga pasal ini dianggap membuat DPR menjadi digdaya. Salah satunya seperti Pasal 122 yang mengatur langkah hukum bagi pihak yang merendahkan kehormatan DPR.

Merespons keberasaan pasal 122 dan dua pasal lain, Bambang kembali memberikan penjelasan. Dia menegaskan, tiga pasal itu sudah berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan pemerintah.

Bambang menekankan, harus obyektif dalam melihat keberadaan UU tersebut. Untuk pasal 122, menurutnya harus dibedakan antara mengkritik dan menghina.

Selain pasal-pasal UU MD3, politikus 55 tahun itu juga bicara harapan serta target DPR di sisa waktu 1,5 tahun. Ia juga menyinggung komitmen pemerintah dalam pembahasan undang-undang yang masuk program legislasi nasional.

Sumber: vivanews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here