Jakarta – Aset bank perkreditan rakyat (BPR) seluruh Indonesia tercatat Rp 115,2 triliun atau tumbuh 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, memang pangsa pasar aset BPR masih terbilang kecil yakni 1,7% dari total aset industri keuangan nasional.

“Memang share-nya kecil, tapi Rp 115 triliun iu bukan angka yang kecil, jika dimaksimalkan maka bisa bermanfaat besar,” kata Muliaman dalam seminar BPR di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dia mengatakan, BPR yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan nilai tambah untuk terus berkembang. Muliaman menginginkan BPR bisa seperti PT Pos Indonesia yang saat ini banyak bekerja sama dengan perbankan.

Jumlah BPR saat ini mencapai 1.621 unit. Kredit yang sudah disalurkan tercatat Rp 110,9 triliun atau tumbuh 9,95%. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) Rp 95,5 triliun.
Meskipun jumlah aset mengalami pertumbuhan, masih terdapat masalah internal dan eksternal. Antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) , mahalnya biaya dana yang berdampak ke suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif.

Sementara dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin meningkat. Saat ini segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lain selain bank seperti lembaga keuangan mikro (LKM), Koperasi simpan pinjam (KSP), credit union dan fintech.

“Persaingan pada sektor mikro dan kecil memang menjadi sangat ketat,” ujar dia.

Harus Perkuat Teknologi Sampai Pengembangan Produk

OJK menyebutkan BPR adalah salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Muliaman mengatakan, saat ini BPR masih tertinggal dari sisi teknologi sampai sumber daya manusia (SDM). Karena itu, dibutuhkan pembaruan dari internal dan industri BPR.

Menurut Muliaman, BPR harus memperkuat aturan kelembagaan, prudential banking, teknologi informasi, manajemen risiko dan tata kelola atau good corporate governance (GCG).

“Sebenarnya BPR itu kalau dari sisi ketahanan cukup kuat, tapi selama ini yang kami cabut izinnya karena uangnya dibawa kabur pemilik atau karyawannya, karena itu kami tekankan ke GCG,” kata Muliaman.

Selain itu, kegiatan usaha juga harus disesuaikan dengan kapasitas permodalan BPR, serta kajian pengembangan produk dan layanan serta strategi branding BPR. Kajian yang dilakukan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya oleh OJK guna penguatan internal BPR.

“Kajian yang kami buat untuk pengembangan produk dan lauanan BPR yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat seperti jasa dan teknologi informasi,” ujar dia.
Kemudian pengembangan produk tabungan sesuai siklus kehidupan, generic model skim kredit di sektor produktif. Sedangkan dari sisi bisnis, pengembangan produk dan lauanan tersebut perlu didukung dengan strategi branding BPR untuk mendorong image BPR yang positif dan profesional, sehingga lebih dikenal di masyarakat dan mampu menghadapi persaingan yang ada.

BPR juga harus meningkatkan skim kredit untuk sektor pertanian dan peternakan, produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap fase hidup manusia seperti tabungan kelahiran, pendidikan, pernikahan.

(ang/ang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here